Inspirasi Ide · Sosial Budaya

Nestapa di Tanah Jargaria

http://www.kpk.go.id/kanalkpk/tv/?p=3799

Sejak lama, daerah yang berada di kawasan timur Indonesia tidak selalu dimaknai sebagai sebuah teritorial di sebelah timur, tetapi juga identik dengan keterpurukan, kemiskinan dan keterbelakangan. Berpuluh tahun Indonesia merdeka, namun saudara kita di timur seolah masih hidup dalam era kolonial, terasing dan terpinggirkan di tanah airnya sendiri.

Jika mau berkaca jujur, timur menyimpanpotensi amat besar. Kekayaan terestrial dan maritim-nya tersedia dalam jumlah berlimpah. Namun siapa yang menikmati? Mengambil contoh, ratusan triliun pembangunan di US didanai dari tambang emas di Jayawijaya, Papua. Setali tiga uang, negara dirugikan 11,3 triliun rupiah per tahun akibat pencurian ikan oleh kapal asing bertonase besar di Laut Arafura. Banyak lagi contoh mencengangkan lain, kontras dengan kehidupan masyarakatnya yang bak tikus mati di lumbung padi.

Selesai sampai disitu? Ternyata tidak. Target berikut yang menjadi incaran ialah Kepulauan Aru, gugusan pulau-pulau kecil di Maluku Tenggara. Aru yang terhimpun atas 187 pulau ini dibidik sejumlah korporasi semenjak 2007 untuk berbagai kepentingan; sawit, kopi, hingga tebu. Dalih yang terakhir ini kemudian menjadi heboh di jagat viral karena terjadi pertentangan antara pihak perusahaan dengan warga yang tak mau tanah leluhurnya dirampas, lalu hancur.

Kasusnya mengemuka ke publik pada medio 2013 silam, ketika sebuah konsorsium perusahaan dibawah payung Menara Group (MG) mengumbar kesiapannya untuk menggarap Aru sebagai kebun tebu raksasa. Tak tanggung-tanggung, ekspansi ini direncanakan akan memangkas lahan seluas hampir 500.00 hektar, atau setara dengan 78% dataran Aru.

Kabar burung yang beredar saat itu, sekelompok peneliti asing telah didatangkan dari jauh hari untuk melakukan studi kelayakan. Survei tersebut meliputi survei tanah, manajemen air, dan ketersediaan infrastruktur. Mudah dibaca, pelibatan konsultan luar ini tentu tak lepas dari upaya perusahaan memperoleh bargaining dalam perizinan sekaligus mencari pendanaan internasional. Perusahaan juga diduga kuat telah mengimingi pemuka masyarakat, pemerintah dan militer untuk memuluskan bisnisnya kedepan. Dalam skala yang lebih makro, konsorsium MG menamengkan proyek ini sebagai bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan pemerintah era SBY.

Beruntung, perlawanan yang awalnya diorganisir oleh sekelompok aktifis di Maluku kemudian meluas dan berhasil menggaet simpati publik. Gerakan yang kemudian populer dikenal dengan #SaveAru, mengajak ragam lapisan warga di berbagai negara untuk bersuara melalui sebuah petisi online. Belasan ribu orang terlibat kala itu sekaligus menjadi perpanjangan suara mengapa Aru penting dipertahankan. Selain petisi, penggerak #SaveAru juga melakukan berbagai aksi nyata seperti demonstrasi, panggung musik, diskusi bahkan mengirim surat resmi ke berbagai lembaga dan kementerian terkait.

Perjuangan yang dilakukan cukup panjang dan berliku. Puncaknya, pada 11 April 2014 Menhut Zulkifli Hasan mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa izin prinsip yang sempat diberikan kepada MG, dicabut. Walau terkesan tergesa-gesa karena hanya disampaikan selintas usai menghadiri rapat di Manggala Wanabakti, setidaknya pernyataan Zulkifli bisa menjadi angin segar. Segenap simpatisan #SaveAru bisa euforia sejenak, sambil tentu saja tetap memantau langkah konkrit pemerintah sebagai pemegang otoritas.

Setahunpun berlalu, sampai sebuah berita yang dilansir sebuah koran harian ibukota menyentak ketenangan. Berita tersebut berisi tentang rencana Kementerian Pertanian yang menjadikan Aru sebagai salah satu lokasi prioritas perkebunan tebu nasional, disamping Merauke dan Sulawesi Tenggara. Masih menurut berita itu, kementerian sudah menyiapkan izin dan akan memulai proyek sesegera mungkin. Kementerian berkelit, langkah ini ditempuh guna menekan angka impor gula nasional yang saat ini mencapai tiga juta ton per tahun.

Terdengar klise, sebab belajar dari pengalaman, banyak usaha ekstraktif juga awalnya ditujukan untuk alasan serupa; pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, mencukupi kebutuhan pangan nasional, dst. Pada akhirnya, kita semua mahfum, laba yang dihasilkan dari bisnis tersebut hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha dan aparat.

Kita pantas bertanya, siasat apa yang sedang berjalan hingga terjadi tumpang tindih pelepasan izin lintas lembaga? Bagi yang baru mendengar kasus ini mungkin juga akan timbul pertanyaan: kenapa Aru harus dijauhkan dari mega proyek tebu, apa dampak bagi lingkungan dan masyarakat lokal?

Apa yang dilakukan Kementan ini memperlihatkan kepada kita betapa ego sektoral masih terjadi di pemerintahan. “Kajian” panjang Kemenhut tahun 2014 berbuah penarikan kembali izin prinsip yang sempat dilepas ke PT MG setahun sebelumnya. Keputusan ini tentu bukan ujug-ujug disampaikan. Kita meyakini, pernyataan Zulkifli pada waktu itu tak semata langkah “cari aman” akibat ramainya penentangan dari kelompok masyaralat sipil. Tentu ada hal lain yang lebih besar dan mendasar sehingga MG harus angkat kaki dari Aru. Tidakkah AA Sulaiman dan jajarannya di Kementan memperhitungkan rentetan ini? Seteru ini makin menarik ditelusuri, sebab laporan majalah Tempo minggu ini tentang evaluasi paruh tahun kabinet mengungkap banyak rapor merah yang ditorehkan Kementan semenjak mulai bertugas di era JKW. Bukan tak mungkin, izin tebu di Aru menjadi bagian dari malpraktik kebijakan yang membuat indeks prestasi lembaga ini kian merosot.

Selanjutnya, mari kita lihat betapa pentingnya Aru untuk dilindungi. Pada kunjungan di tahun 1869, Alfred Wallace dibuat terkagum oleh hasil eksplorasi ilmiahnya di Kepulauan Aru. Ia berhasil mendokumentasikan 9.000 spesimen dari 1.600 spesies di pulau-pulau kecil sekitar Aru. Berbagai satwa endemik juga berhasil diidentifikasi kala itu, seperti cenderawasih, kangguru pohon, kakatua hitam, kasuari dan beberapa jenis lain yang kemudian hari menjadi “trademark” Kepulauan Aru.

Disamping itu, hutan primer di Aru juga menyimpan kayu-kayu kualitas wahid. Beberapa pihak menduga, bayangan nilai ekonomis yang akan dihasilkan dari penjualan kayu-kayu inilah yang menggoda banyak perusahaan untuk datang “berinvestasi.” Hal ini cukup beralasan, sebab modus serupa, rencana perkebunan/tambang yang diawali dengan pembabatan hutan, juga pernah terjadi di Seram dan Maluku Utara. Hutan gundul, perusahaan pun kemudian hengkang.

Kerentanan Aru juga setidaknya bisa kita lihat dari dua faktor, datarannya hanya berupa gugusan pulau-pulau kecil dan terdapatnya delapan pulau yang berbatasan laut langsung dengan Australia. Mengacu pada UU No 4/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang mengkategorikan pulau kecil berukuran <2000 km2, maka hanya Pulau Trangan sajalah yang termasuk bukan pulau kecil diantara 187 pulau Aru. Masing-masing pulau terpisah laut sempit, dimana penduduk menamakannya Sungai. Apabila hutan dari pulau-pulau ini tetap dipangkas, krisis ekologis seperti sulitnya air bersih dan menurunnya permukaan dataran adalah hal logis yang berpeluang besar terjadi. Tanah Jargaria (sebutan bagi kawasan Aru) yang elok hanya akan tinggal cerita.

Aru juga penting dari segi geopolitis. 8 pulau disini menjadi bagian dari 92 pulau terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Sulit membayangkan bagaimana “teras depan” republik dikuasai swasta, dikeruk hasil buminya, dan kemudian perlahan hilang.

Masyarakat lokal sebagai pemilik sah ulayat secara turun-temurun tentunya tak tinggal diam menghadapi ancaman ini. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, 2014 silam warga adat di 117 desa telah melakukan ritual “Sasi” dengan menutup hutan ulayat secara adat. Dalam sebuah diskusi di Jakarta Februari 2014, Pdt Jacky M koordinator #SaveAru juga menyampaikan bahwa 80 kepal desa dan pemilik petuanan di se-Aru telah menandatangani surat penolakan yang dikirim ke berbagai instansi, termasuk ke pihak perusahaan.

Belajar dari apa yang terjadi pada masyarakat Dayak Kalimantan atau masyarakat Papua misalnya, kedatangan korporasi besar dengan untung triliunan per tahun tak lantas membuat hidup mereka membaik. Sebagian besar warga tersisih dan asing di tanah airnya sendiri. Beberapa program bina lingkungan insidentil perusahaan akhirnya malah membawa dampak negatif, karena recehan rupiah yang digelontorkan hanya bersifat “hit & run” untuk menderek citra. Pada akhirnya, hal ini mendatangkan kesenjangan sosial yang perlahan membuat mereka kehilangan identitas.

Kita tentu tak sudi kemudian hal sama terjadi pada warga Aru. Kekayaan ekosistem dan kebersahajaan masyarakat Aru jangan sampai porak-poranda akibat keserakahan meraup untung secara instan. Suara dan aksi kita akan sangat berarti sebagai bentuk dukungan kepada warga Aru mempertahankan hak-haknya. Tidak boleh tinggal diam, ayo #SaveAru!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s